Menteri PKP Siapkan Rp2,2 Triliun untuk Bangun Hunian Tetap Pascabencana di Sumatera, Target 2.603 Unit Rampung Oktober 2026

JAKARTA | Sentrapos.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapan pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut Maruarar, seluruh aspek pendukung pembangunan telah dipersiapkan, mulai dari kebijakan, desain, anggaran, teknologi konstruksi hingga sumber daya manusia di lapangan.

“Kesiapan kebijakan sudah selesai. Program dan anggaran sekitar Rp2,2 triliun juga telah disiapkan. Desain hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitas menggunakan teknologi RISHA serta bata interlock presisi juga sudah siap,” ujar Maruarar Sirait.

Anggaran Rp2,2 Triliun dan Teknologi Modern Jadi Andalan

Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,2 triliun untuk mendukung pembangunan hunian tetap yang dirancang lebih aman, cepat, dan tahan terhadap risiko bencana.

Pembangunan akan menggunakan dua teknologi utama, yakni:

Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) untuk pembangunan huntap komunal di Aceh dan Sumatera Utara.
Bata Interlock Presisi untuk pembangunan huntap di Sumatera Barat.

Menurut Maruarar, kedua teknologi tersebut telah terbukti efektif dalam berbagai proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Indonesia.

Selain itu, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sehingga proses pembangunan dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan berarti.

Personel Lapangan Telah Disiagakan

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Kementerian PKP juga telah menempatkan tenaga teknis di daerah terdampak, meliputi:

57 personel di Aceh
35 personel di Sumatera Utara
30 personel di Sumatera Barat

Pemerintah juga mengusulkan pelibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memperkuat pengawasan agar pelaksanaan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pengawasan yang kuat menjadi bagian penting agar pembangunan huntap berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.”

Tito Karnavian: Hunian Tetap Jadi Prioritas Nasional

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 33 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak.

Dari jumlah tersebut, lima kementerian dan lembaga telah memperoleh alokasi anggaran, sementara proses pendanaan bagi kementerian lainnya masih berlangsung di Kementerian Keuangan.

Menurut Tito, pembangunan hunian tetap komunal menjadi salah satu program yang paling dinantikan masyarakat terdampak bencana.

Ia berharap dukungan percepatan anggaran segera diberikan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai target.

Target 2.603 Unit Huntap Rampung Oktober 2026

Selain melalui program pemerintah, pembangunan hunian tetap juga dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.

Sebanyak 2.603 unit hunian tetap ditargetkan selesai pada Oktober 2026, dengan rincian:

1.103 unit di Sumatera Utara
1.000 unit di Aceh
500 unit di Sumatera Barat

Sementara itu, pembangunan hunian sementara (huntara) dilaporkan telah memasuki tahap akhir dengan sisa pekerjaan sekitar 3,09 persen.

Pemerintah optimistis percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat sekaligus mendukung kebangkitan ekonomi di wilayah terdampak.

“Pembangunan hunian tetap bukan sekadar membangun rumah, tetapi menghadirkan kembali rasa aman, kepastian tempat tinggal, dan harapan baru bagi masyarakat yang terdampak bencana.” (*)

Poin Utama Berita

Menteri PKP Maruarar Sirait menyiapkan anggaran Rp2,2 triliun untuk pembangunan hunian tetap pascabencana di Sumatera.
Pemerintah menggunakan teknologi RISHA dan bata interlock presisi dalam pembangunan huntap.
Sebanyak 122 personel teknis telah disiagakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BPKP diusulkan ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan agar transparan dan akuntabel.
Pemerintah menargetkan 2.603 unit huntap selesai pada Oktober 2026.
Hunian sementara telah memasuki tahap akhir dengan progres tersisa sekitar 3,09 persen.
Program melibatkan 33 kementerian/lembaga serta dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi.