SEMARANG | Sentrapos.co.id — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantui sektor industri di Jawa Tengah. Sebanyak 900 buruh pabrik plastik dilaporkan berpotensi kehilangan pekerjaan akibat kebijakan efisiensi perusahaan yang terdampak krisis pasokan bahan baku.
Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT) menilai situasi ini sebagai efek langsung dari gejolak konflik global yang turut mengguncang stabilitas industri dalam negeri.
Koordinator Lapangan ABJAT, Lukmanul Hakim, menegaskan bahwa isu PHK masih menjadi ancaman serius bagi buruh, bahkan sejak gelombang PHK besar yang terjadi di sektor tekstil sebelumnya.
“Kami terus menyuarakan dan menagih janji pembentukan Satgas PHK. Ini penting agar pemerintah bisa mengidentifikasi potensi PHK sejak dini dan mencegahnya,” ujar Lukman, Jumat (1/5/2026).
Efisiensi Industri, Buruh Jadi Korban
Lukman mengungkapkan, sejumlah perusahaan plastik di Jawa Tengah mulai melakukan efisiensi akibat turunnya produksi. Perusahaan seperti PT Innan dan PT Poliplas telah menerapkan sistem kerja bergilir untuk menekan operasional.
Selain itu, sekitar 600 pekerja di PT Palliser dan 300 pekerja di PT Innan terdampak kebijakan tersebut.
“Efisiensi ini belum sampai PHK, tetapi pekerja diliburkan secara bergilir. Satu minggu kerja, satu minggu libur karena tidak ada pekerjaan,” jelasnya.
Meski saat ini pekerja masih menerima upah penuh, kondisi ini dinilai tidak dapat bertahan lama tanpa solusi konkret dari pemerintah.
Dampak Konflik Global Tak Terhindarkan
ABJAT juga menyoroti bahwa konflik global, termasuk perang yang mempengaruhi rantai pasok bahan baku, menjadi faktor utama tekanan terhadap industri.
“Dalam situasi global seperti ini, buruh sering menjadi pihak yang paling dirugikan. Kami menolak dampak perang yang berujung pada hilangnya pekerjaan,” tegas Lukman.
Kondisi ini menambah daftar panjang sektor industri yang rentan, setelah sebelumnya industri tekstil juga mengalami tekanan besar.
Desakan Pembentukan Satgas PHK
ABJAT mendesak pemerintah, khususnya Prabowo Subianto, untuk segera merealisasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK.
Satgas ini diharapkan mampu:
- Memetakan kondisi industri nasional
- Mengidentifikasi sektor rentan PHK
- Menyusun strategi mitigasi jangka pendek dan panjang
“Dengan Satgas PHK, pemerintah bisa mengambil langkah cepat sebelum gelombang PHK benar-benar terjadi,” tambahnya.
Perlu Solusi Nyata dan Cepat
Buruh berharap pemerintah tidak hanya memberikan janji, tetapi juga langkah konkret untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Jika tidak segera ditangani, ancaman PHK massal dikhawatirkan akan semakin meluas dan berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. (*)
Poin Utama Berita
- 900 buruh pabrik plastik di Jawa Tengah terancam PHK
- Penyebab utama: efisiensi akibat terganggunya pasokan bahan baku
- Sistem kerja bergilir mulai diterapkan perusahaan
- ABJAT soroti dampak konflik global terhadap industri
- Buruh desak pemerintah bentuk Satgas PHK
- Presiden diminta ambil langkah cepat cegah PHK massal
- Kondisi masih rawan meski buruh menerima upah penuh
