Scroll untuk baca berita
Example floating
Example floating
INVESTIGASI & SOROTNASIONALPENDIDIKAN & KESEHATANPERISTIWA

Mahasiswa Ultimatum Pemerintah di Hardiknas: Ancam Aksi Lebih Besar, Tuntut Pendidikan Gratis hingga Kesejahteraan Guru

19
×

Mahasiswa Ultimatum Pemerintah di Hardiknas: Ancam Aksi Lebih Besar, Tuntut Pendidikan Gratis hingga Kesejahteraan Guru

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

JAKARTA | Sentrapos.co.id — Gelombang aksi mahasiswa pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 memanas. Sejumlah aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI, BEM PTMAI, dan Sema PTKIN melayangkan ultimatum keras kepada pemerintah.

Aksi yang digelar di kawasan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (2/5), menuntut pemerintah segera merespons aspirasi mahasiswa. Jika tidak, massa mengancam akan kembali turun dengan jumlah lebih besar pada Senin (4/5/2026).

ADVERTISEMENT
Example 468x60
ADVERTISEMENT

“Jika pemerintah tidak menemui kami hari ini, kami akan kembali dengan eskalasi massa yang lebih besar,” tegas Koordinator Pusat BEM PTMAI, Yogi Alaydrus.

Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan

Foto Dok. Bentrokan antara massa aksi dari Aliansi BEM SI dengan aparat kepolisian dalam gelaran demonstrasi Hari Pendidikan Nasional di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (2/5/2026)(KOMPAS.com/Ridho Danu Prasetyo)
Foto Dok. Bentrokan antara massa aksi dari Aliansi BEM SI dengan aparat kepolisian dalam gelaran demonstrasi Hari Pendidikan Nasional di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (2/5/2026)(KOMPAS.com/Ridho Danu Prasetyo)

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak seimbang dibandingkan kesejahteraan guru.

“Masih banyak guru digaji Rp1–2 juta per bulan. Ini jauh dari layak,” ujar Yogi.

Mahasiswa menilai pemerintah belum menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama, terutama dalam hal kesejahteraan tenaga pendidik.

Nasib Guru Honorer Jadi Sorotan

Mahasiswa juga mengkritik ketidakjelasan status guru honorer di lapangan, meskipun secara regulasi telah dihapus dalam Undang-Undang ASN.

“Di daerah, guru honorer masih ada. Ini menunjukkan kebijakan belum berjalan maksimal,” tambahnya.

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada kualitas pendidikan nasional.

Tuntutan Wajib Belajar 16 Tahun

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi tuntutan utama.

“Kami mendorong wajib belajar 16 tahun, termasuk pendidikan tinggi, agar masyarakat kurang mampu bisa kuliah gratis,” tegas Muzammil.

Ia juga menyoroti beban administratif yang dinilai menghambat fokus guru dalam mengajar.

10 Tuntutan Mahasiswa untuk Reformasi Pendidikan

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 10 tuntutan utama kepada pemerintah, antara lain:

  • Reformasi anggaran dan penghentian komersialisasi pendidikan
  • Evaluasi kebijakan terkait kekerasan seksual di kampus
  • Pendidikan sebagai prioritas nasional
  • Pemerataan akses pendidikan hingga daerah 3T
  • Peningkatan kesejahteraan guru
  • Rehabilitasi sekolah rusak
  • Kebijakan berbasis data
  • Penguatan pendidikan karakter
  • Transparansi anggaran
  • Revisi UU Sisdiknas dengan partisipasi publik

Ancaman Aksi Lanjutan

Mahasiswa menegaskan, jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan tersebut, aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar akan digelar.

“Ini bukan akhir, ini awal dari perjuangan panjang pendidikan Indonesia,” tegas perwakilan massa.

Aksi ini menjadi cerminan meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah agar segera melakukan reformasi sistem pendidikan secara menyeluruh dan berkeadilan. (*)


Poin Utama Berita

  • Mahasiswa ultimatum pemerintah pada aksi Hardiknas 2026
  • Ancaman aksi lanjutan dengan massa lebih besar
  • Sorotan ketimpangan anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru
  • Kritik terhadap keberadaan guru honorer di lapangan
  • Tuntutan wajib belajar 16 tahun hingga perguruan tinggi
  • Desakan revisi UU Sisdiknas
  • 10 tuntutan reformasi pendidikan disampaikan
  • Aksi jadi simbol tekanan publik terhadap pemerintah

 

error: Content is protected !!