JAKARTA | Sentrapos.co.id — Kritik keras dilontarkan Kapoksi PDIP Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyusul kecelakaan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur.
Menurutnya, insiden yang menewaskan sedikitnya 16 orang tersebut menjadi sinyal kuat adanya persoalan serius dalam tata kelola keselamatan perkeretaapian nasional.
“Peristiwa ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam sistem keselamatan kereta kita. Ini bukan sekadar kecelakaan biasa,” tegas Mufti, Rabu (29/4/2026).
Dugaan Gagal Sistem hingga Human Error
Mufti menyoroti informasi awal yang menyebut KA Argo Bromo Anggrek diduga tidak menerima sinyal terkait keberadaan KRL di jalur yang sama.
“Jika benar kereta tidak menerima sinyal, ini adalah kegagalan sistem dan bahkan bisa mengarah pada human error,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi di era teknologi modern yang seharusnya sudah memiliki sistem pengamanan berlapis.
Soroti Minimnya Sistem Pengaman Modern
Ia membandingkan Indonesia dengan negara lain yang telah mengadopsi teknologi keselamatan seperti Automatic Train Protection (ATP) dan European Train Control System (ETCS).
“Di banyak negara, sistem ATP dan ETCS menjadi standar minimum untuk mencegah tabrakan, bahkan jika terjadi kesalahan manusia,” kata Mufti.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kesiapan sistem keselamatan kereta di Indonesia.
Kritik Kinerja PT Kereta Api Indonesia
Mufti juga menilai PT KAI belum maksimal dalam menjamin keselamatan penumpang, meski telah mendapatkan dukungan besar dari negara.
“KAI mendapat berbagai fasilitas negara, tapi justru gagal melindungi nyawa rakyat,” tegasnya.
Ia menilai investasi selama ini lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik dibanding penguatan sistem keselamatan berbasis teknologi.
Desak Audit Independen dan Transparan
Sebagai langkah konkret, Mufti mendesak dilakukan audit investigatif yang independen dan terbuka kepada publik.
“Harus ada audit menyeluruh dan transparan. Ungkap apakah ini kesalahan sistem, SOP, atau human error,” ujarnya.
Ia juga meminta adanya pertanggungjawaban dari pimpinan jika ditemukan unsur kelalaian.
“Jika terbukti ada human error, pimpinan tertinggi harus bertanggung jawab, bahkan mundur,” tegasnya.
Soroti Perlintasan Sebidang dan Desain Keselamatan
Mufti turut menyoroti masih adanya perlintasan sebidang yang rawan, termasuk perlintasan ilegal yang dinilai berbahaya.
“Di era teknologi, tidak boleh ada lagi perlintasan ilegal tanpa pengamanan. Semua harus ditutup atau dilengkapi sistem digital,” katanya.
Ia juga menyinggung pentingnya desain keselamatan rangkaian kereta, terutama setelah diketahui korban didominasi perempuan.
Kronologi Singkat Kecelakaan
Insiden terjadi saat KRL berhenti di Stasiun Bekasi Timur, kemudian ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek.
Peristiwa ini dipicu oleh gangguan awal berupa taksi mogok di perlintasan sebidang yang tertemper KRL, sehingga mengganggu operasional jalur.
“Rangkaian kejadian ini menunjukkan lemahnya sistem mitigasi risiko dalam kondisi darurat,” menjadi sorotan utama dalam tragedi tersebut.
Kesimpulan
Desakan DPR menjadi tekanan serius bagi pembenahan sistem keselamatan kereta api nasional.
Tragedi Bekasi Timur diharapkan menjadi momentum evaluasi total, baik dari sisi teknologi, manajemen, maupun budaya keselamatan, agar kejadian serupa tidak terulang. (*)
Poin Utama Berita
- DPR soroti kecelakaan KRL vs Argo Bromo sebagai masalah sistemik
- Dugaan kegagalan sinyal dan potensi human error
- Sistem keselamatan dinilai belum optimal dibanding negara lain
- Kritik keras terhadap kinerja PT KAI
- Desakan audit investigatif independen dan transparan
- Minta pimpinan bertanggung jawab jika terbukti lalai
- Soroti perlintasan sebidang dan desain keselamatan kereta
