JAKARTA | Sentrapos.co.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keterkaitan pemodal politik Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko, dalam dua perkara korupsi sekaligus.
Sosok yang dimaksud adalah Sugiri Heru Sangoko, Direktur PT Giri Bangun Sentosa, yang kini turut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek di **Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Diduga Terlibat Dua Kasus Sekaligus
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut Heru memiliki keterkaitan langsung dalam dua konstruksi perkara berbeda, yakni kasus di Ponorogo dan proyek DJKA di Jawa Timur.
“Ini orang yang sama dalam dua konstruksi perkara, baik di Ponorogo maupun DJKA,” tegas Budi.
Dugaan Fee Proyek dan Pengondisian Tender
Dalam perkara DJKA, Heru diduga terkait dengan praktik pemberian fee proyek kepada sejumlah pihak untuk memuluskan proses tender.
“Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan fee proyek dalam proses pengadaan,” jelas Budi.
Sementara dalam kasus Ponorogo, Heru diduga berperan sebagai pemodal politik dalam Pilkada 2024.
Skema: Modal Politik Dibayar dengan Proyek
KPK menduga setelah menjabat, Sugiri Sancoko melakukan pengondisian proyek di lingkungan Pemkab Ponorogo sebagai bentuk balas jasa kepada pemodal politik.
“Pihak swasta diduga memberikan fee tidak hanya kepada bupati, tetapi juga kepada pemodal politik,” ungkap Budi.
Utang Kampanye Rp26 Miliar
Sebelumnya, Heru mengaku memiliki piutang kepada Sugiri sebesar Rp26 miliar yang disebut digunakan untuk kebutuhan kampanye.
Pengembalian utang tersebut diklaim belum sepenuhnya dilunasi.
Empat Tersangka Sudah Ditetapkan
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni:
- Sugiri Sancoko
- Agus Pramono (Sekda Ponorogo)
- Yunus Mahatma (Direktur RSUD)
- Sucipto (pihak swasta)
Penetapan dilakukan usai operasi tangkap tangan (OTT) pada November 2025.
Kasus Korupsi Berlapis: Jabatan hingga Proyek RSUD
Sugiri diduga terlibat dalam berbagai praktik korupsi, mulai dari:
- Suap pengurusan jabatan
- Proyek RSUD
- Gratifikasi di lingkungan Pemkab
KPK memastikan akan terus menelusuri aliran dana serta keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. (*)
Poin Utama Berita
- KPK ungkap pemodal politik Bupati Ponorogo terlibat dua kasus
- Sosok Heru diperiksa terkait proyek DJKA Kemenhub
- Dugaan fee proyek dalam proses tender
- Skema balas jasa melalui pengondisian proyek daerah
- Utang kampanye Rp26 miliar terungkap
- Empat tersangka telah ditetapkan KPK
- Kasus mencakup suap jabatan hingga proyek RSUD
- Penyidikan masih terus dikembangkan
